KOTA JAMBI, 22 Oktober 2026 – Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Fahrul Ilmi, S.Pd., M.Pd., mendorong Pemerintah Kota Jambi mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dan guru yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Usulan tersebut muncul di tengah tingginya angka gangguan kesehatan yang dilaporkan akibat dampak karhutla. Berdasarkan data Posko Satgas BPBD Kota Jambi periode 12–15 Oktober 2026, tercatat 11.795 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 1.405 kasus diare, dan 528 kasus konjungtivitis.
Fahrul Ilmi mendorong agar pemerintah daerah mempertimbangkan langkah antisipatif melalui penerapan WFH bagi ASN dan guru yang pekerjaannya memungkinkan dilakukan dari rumah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menekan risiko paparan kabut asap.
Meski demikian, penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik. Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap harus berjalan, sementara mekanisme kerja dari rumah dapat dipertimbangkan bagi pegawai yang memungkinkan menjalankan tugas secara daring.
Dorongan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jambi dalam merespons kondisi kabut asap, dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat tanpa mengesampingkan keberlangsungan pelayanan pemerintahan. (Rls/*)
